DPD Minta Pemda Diberikan Hak Kelola Migas
Selasa, 20 November 2012 – 15:51 WIB
JAKARTA - Ketua DPD RI, Irman Gusman menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP-Migas. Irman Gusman juga meminta Pemerintah Pusat memberi peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah penghasil migas untuk mengelola Migas. Menurut Irman Gusman, hal itu sangat penting agar tidak lagi mengebiri hak-hak konstitusional masyarakat daerah penghasil Migas seperti yang terjadi selama ini.
”DPD RI menghargai keputusan MK yang membubarkan BP Migas. Langkah berikutnya, perlu meningkatkan peran aktif pemerintah daerah yang selama ini pasif dengan mendengarkan hasil lifting migas yang ditetapkan oleh BP Migas dan Pemerintah Pusat," kata Irman Gusman, dalam Sidang Paripurna ke 7 DPD, Masa Sidang II 2012-2013 di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta (20/11).
Keputusan MK tersebut, kata dia, memberi peluang bagi daerah meningkatan peran aktif dalam pengelolaan migas hingga dapat mewujudkan pengelolaan migas yang profesional. Sehingga tidak lagi mengebiri hak-hak konstitusional masyarakat daerah penghasil migas.
“Yang harus diwaspadai ialah agar masalah substansi pembubaran BP Migas tidak menjadi misleading dengan isu organisasi, baik secara sengaja ataupun tidak,“ katanya.
JAKARTA - Ketua DPD RI, Irman Gusman menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP-Migas. Irman Gusman juga meminta Pemerintah
BERITA TERKAIT
- Tebar Berkah Ramadan, Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa
- Bea Cukai Lepas Ekspor Kabel Fiber Optik dari KEK Kendal
- Perputaran Uang Selama Idulfitri Diperkirakan Mencapai Rp 157,3 Triliun
- ENTREV Proyeksikan Harga Baterai Kendaraan Listrik Bakal Makin Turun
- Jurangmangu Tunnel Permudah Akses ke Bintaro Jaya Xchange
- Waskita Karya Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu