DPD: Pengelolaan Pariwisata Berantakan

JAKARTA - Komite III DPD menilai, penyelenggaraan pariwisata di Indonesia berantakan. Tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya hanya sedikit destinasi yang diketahui turis asing. Padahal, anggaran untuk promosi dan pemasaran mencapai ratusan miliar.

"Kita bermaksud gitu. Ada efek domino luar biasa. Dengan wisata menjadi sumber pendapatan. Kalau bergulir, destinasi itu masyarakat kecil pun menikmati. Era sekarang pariwisata digalakan," ucap Ketua Komite III DPD Hardi Selamat Hood usai audiensi dengan asosiasi pariwisata di Jakarta, Selasa (6/9).

 

Menurutnya, DPD sangat cemburu dengan pariwisata di Malaysia. Jumlah destinasi di negeri jiran tersebut lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Tetapi jumlah wisatawan asing yang datang jauh lebih banyak. "Harus ada keharmonisan dari semua sektor. Misalnya polkam dengan isu terorisme. PU soal jalan. Tugas budpar tingkatkan promosi," terang Hardi.

 

Senator asal Kepulauan Riau ini menjelaskan, jika temuan DPD adanya kesalahan penyelenggaraan pariwisata maka harus ada perbaikan. Makannya, Komite III akan memanggil Menbudpar, pakar, dan gabungan pengusaha.