DPD RI Akan Serap Aspirasi Daerah soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) belum menentukan sikap terhadap wacana pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPD RI menegaskan akan mendengar terlebih dahulu aspirasi masyarakat di daerah sebelum mengambil keputusan kelembagaan.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan, DPD RI memiliki 152 anggota yang mewakili 38 provinsi di Indonesia. Setiap anggota, menurut dia, memiliki legitimasi dan hak untuk menyuarakan pandangan masing-masing.

"Secara kelembagaan kami belum putuskan. Kami harus mendengar suara masyarakat daerah mana yang terbaik," kata Sultan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/1).

Sultan mengakui, secara pribadi ia menilai biaya politik dalam sistem pemilu dan pilkada langsung di Indonesia tergolong sangat mahal, mulai dari pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga pilkada bupati, wali kota, dan gubernur. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu selama ini, ia menilai sistem demokrasi langsung perlu ditinjau ulang.

Meski demikian, Sultan menegaskan pandangan tersebut merupakan pendapat pribadi dan tidak serta-merta berarti seluruh pemilihan kepala daerah harus diubah menjadi tidak langsung. Ia menyebut opsi pilkada tidak langsung bisa saja dipertimbangkan secara terbatas.

"Atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Makanya ada pilkada bupati, wali kota. Tetapi lagi-lagi itu ide pribadi," ujarnya.

Ia menambahkan, DPD RI saat ini juga tengah mengkaji wacana perbaikan sistem pemilu ke depan, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi pemilihan elektronik atau e-voting untuk menekan praktik politik uang.

"DPD akan mengkaji itu secara dalam sehingga kajian kita tidak serta-merta membuat demokrasi kehilangan makna dan kualitas, tetapi bagaimana memastikan demokrasi kita lebih efisien dan efektif," kata Sultan. (antara/jpnn)