DPR Ajukan 5 Alasan Tolak Beli Tank Leopard
Senin, 23 Januari 2012 – 19:32 WIB
Keempat, alasan Kemenhan dan TNI membeli tank Leopard karena negara maju seperti Eropa, Timur Tengah dan beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Vietnam memiliki tank ini, dinilainya tidak relevan. “Saya khawatir kita terjebak dengan gengsi bukan karena alasan riil dan kajian ilmiah yang matang. Pemerintah harus memahami kebutuhan medan tempur Indonesia. Tank berat ini tidak cocok bagi medan Indonesia, berbeda dengan Eropa dan Timur Tengah yang datar," ingatnya.
Selain itu, menurut dia lagi, menghadapi alat perang modern seperti Tank Leopard yang dimiliki negara lain tidak harus dengan memiliki alutsista serupa. Tapi harus mulai mengembangkan dan memiliki alutsista anti tank dan artileri. “Misalnya, anti tank yang tercanggih saat ini dapat menghancurkan tank leopard adalah javelin missile. Senjata anti tank ini harganya lebih murah. 1 unit tank Leopard setara dengan 22 unit javelin missile. Senjata ini harus mulai dikembangkan oleh industri strategis kita," papar Ketua Poksi I Fraksi PKS ini.
Muzzammil mengingatkan, pengalaman pada pertempuran antara Israel dengan Hizbulloh di Libanon telah membuktikan puluhan tank rusak dan hancur oleh senjata anti tank ini. “Begitu juga pengalaman 21 hari perang di Gaza, senjata anti tank yang harganya lebih murah telah menghancurkan tank yang harganya lebih mahal,” jelasnya.
Terakhir, menurut Muzzammil, alasan utama Belanda menjual tank karena biaya pemeliharaannya tinggi. Untuk mengurangi beban krisis ekonomi di Eropa maka mereka menjual alutsista yang membebani anggaran. Saat ini mereka sudah tidak lagi fokus pada alutsista konvensional, beralih pada strategi perang yang modern. Seperti strategi perang teknologi informasi dan komunikasi. “Untuk itu jangan sampai anggaran alutsista kita dibebani untuk pemeliharaan tank ini," pungkasnya. (fas/boy/jpnn)
JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf menegaskan penolakan terhadap pembelian 100 tank Leopard bukanlah tanpa kajian
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Elite Seknas Prabowo-Gibran Sebut Gugatan Pilpres 2024 di MK Sia-Sia
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini
- Pascaputusan MK, Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat Bekerja kepada Prabowo-Gibran
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan
- Pengamat Dorong Elite Parpol Segera Move On Terima Kemenangan Prabowo-Gibran