DPR Awasi Pengendalian Inflasi

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Inflasi DPR segera mengawasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi tahun ini. Pemerintah dan akan dimintai pertanggungjawaban jika target inflasi jauh meleset dari target seperti yang terjadi di tahun lalu.

      

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, reward and punishment harus diberikan kepada pemerintah dan BI agar pengendalian inflasi berjalan maksimal. Selain itu, parlemen akan membuat perhitungan dan implikasi inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat. "Itu pokok yang akan kita buat," kata Harry di Jakarta akhir pekan lalu.

Harry mengatakan, tanpa upaya serius mengendalikan inflasi, daya beli masyarakat akan menurun. Parlemen akan membuat model pertanggungjawaban dari pemerintah dikaitkan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Dengan pertanggungjawaban yang jelas, DPR bisa memberikan sanksi secara kelembagaan. Salah satu bentuk sanksi misalnya dengan mengurangi anggaran lembaga yang dinilai bertanggung jawab.

"Kalau beras kan terkait Mentan, Mendag, dan Bulog di bagian distribusi dan PSO (tugas layanan publik). Ini kayaknya mereka seperti ha-ha-he-he saja," kata Harry.