DPR Didorong Periksa Para Menhut Terdahulu, Termasuk Zulhas
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan menilai sejumlah menteri terdahulu perlu diperiksa terkait kerusakan alam yang berujung pada bencana di Sumatra.
Menurutnya, DPR bisa memanggil para eks menteri kehutanan, termasuk Zulkifli Hasan yang belakangan menjadi sorotan.
Mereka harus mengklarifikasi untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat saat menjabat.
"Bisa dipanggil DPR juga dalam RDP untuk klarifikasi, biar semua jelas dan clear. Apakah musibah yang terjadi saat ini, karena faktor alam semata atau ada faktor lain seperti kebijakan yang salah," kata dia saat dihubungi, Senin (8/12).
Selain itu, Ali Rifan mengatakan, menteri dan lembaga terkait lainnya juga perlu diperiksa untuk menjelaskan kronologis mengenai rusaknya tata kelola lahan di Sumatra.
"Jadi kalau saya ditanya soal apakah perlu ditelusuri lebih lanjut kebijakan-kebijakan menteri kehutanan periode terdahulu, ya saya setuju ya, sepakat. Tidak hanya menteri kehutanan menurut saya, tapi sektor, lembaga terkait ya. Juga ada Kementerian ESDM mungkin, juga ada Kementerian Lingkungan Hidup gitu, dan seterusnya-seterusnya. Artinya yang terkait soal lahan," tutur dia.
Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, perlu ada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menyelesaikan permasalahan terkait bencana di Sumatra.
"Pertama, solusi jangka pendek. Ya sudah benar Presiden, para pembantunya, para kepala daerah bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, bahu-membahu melakukan advokasi-advokasi penyelesaian ya, soal bencana ini secara langsung, tepat sasaran, dan ini sedang berjalan," tutur Ali Rifan.
DPR bisa memanggil para eks menteri kehutanan, termasuk Zulkifli Hasan alias Zulhas yang belakangan menjadi sorotan
- Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Tambang Penyebab Banjir di Sumatera, Aktivis 98 Haris Rusly Moti Merespons
- Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Melampaui Tuntutan Gerakan Sosial
- Heboh WNI Jadi Tentara AS, Dave Laksono Singgung Izin Presiden
- Keponakan Prabowo Kembali Pimpin Rapat di DPR Setelah Heboh Pengunduran Diri
- Waka MPR Apresiasi Ketegasan Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Buntut Bencana Sumatra
- BPN Alokasi Duit Rp 3,1 miliar Untuk Layanan Bencana di Sumatera
JPNN.com




