DPR Minta Pemerintah Jujur soal Pembatasan BBM

DPR Minta Pemerintah Jujur soal Pembatasan BBM
DPR Minta Pemerintah Jujur soal Pembatasan BBM
JAKARTA -  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon, menilai rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diusulkan pemerintah belakangan ini sama saja dengan menaikkan harga BBM. Utuk itu, Effendi meminta pemerintah harus berterus terang ingin menaikkan BBM. 

"Saya pikir, pembatasan BBM bersubsidi yang dikatakan pemeritah itu sebetulnya adalah kenaikan BBM," ucap Effendi usai rapat dengan BPH Migas di Gedung DPR RI, Senin (6/11). Menurut Effendi, sangat tidak logis ketika BBM bersubsidi dibatasi, namun produk sejenis dengan harga harga Rp 6900 dan Rp 7600 tetap tersedia di pasaran.

"Kalau dikatakan pembatasan BBM, apanya yang mau dibatasi? Masak pembatasan konotasinya penghematan. Saya pikir bukan orang saja yang bisa dihilangkan, tapi BBM juga bisa dihilangkan secara pakasa," tegas Effendi.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus terbuka dan jujur kepada publik bahwa dengan berbagai pertimbangan dan alasan maka harga BBM harus dinaikkan. "Saya minta Presdien yang menyampaikan rencanan kenaikan BBM ini. Saya pikir Pemilu masih panjang, nanti kan bisa di diturunin lagi," ketusnya.

JAKARTA -  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon, menilai rencana pembatasan BBM bersubsidi yang diusulkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News