DPR: Petani Bisa Kolaps Karena BK CPO

Erik percaya kebijakan ini masih harus disesuaikan kembali. Pemerintah harus mau duduk bersama para produsen CPO, khususnya para petani kecil, untuk membuat jalan keluar yang lebih baik. Harus ada peraturan yang lebih moderat dan terintegrasi.

Sebelumnya,  Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad menyatakan, Apkasindo menolak adanya BK CPO. Jika dahulu Apkasindo masih bersabar dengan meminta pemerintah untuk merivisi kebijakan BK yang progresif menjadi flat, kini secara tegas Apkasindo meminta BK dihilangkan sama sekali.

“Apkasindo sekarang menolak BK CPO, dan mendesak pemerintah menjadikan Bea Keluar CPO menjadi 0 persen. Tidak ada gunanya diberlakukan bea keluar, kami hanya menjadi obyek pemerasan,” tegas Asmar kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Pernyataan Asmar itu menanggapi kebijakan Menteri Perindustrian yang selalu mengatakan BK CPO diperlukan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan CPO dalam negeri dan untuk mengembangkan industri hilir CPO.

Selain itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro berpendapat, kenaikan pendapatan BK CPO pada tahun ini akan mengalami peningkatan pesat dibandingkan tahun lalu.