DPRD Minta Pemprov DKI Ubah Total Sistem TPST Bantargebang, Ini Alasannya

Dia juga menekankan pentingnya edukasi publik dan perubahan perilaku masyarakat karena persoalan sampah tidak akan pernah selesai apabila hanya dibebankan kepada pemerintah tanpa partisipasi aktif warga.

Selain itu, Kenneth meminta Pemprov DKI mempercepat pengembangan fasilitas pengolahan sampah modern seperti Refuse Derived Fuel (RDF), "waste to energy", pengomposan skala besar, serta optimalisasi penangkapan gas metana untuk dikonversi menjadi energi.

Menurut dia, pendekatan teknologi harus berjalan berdampingan dengan penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan.

"Kita harus berani berinvestasi pada teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Banyak negara sudah menjadikan sampah sebagai sumber energi dan sumber ekonomi baru, seperti Swedia, Singapura, Jepang dan China," kata dia.

Negara-negara tersebut memanfaatkan teknologi insinerator yang canggih untuk mengubah sampah menjadi listrik. Jakarta juga sudah harus bergerak ke arah sana. Skenario penangkapan gas metana salah satunya, jangan sampai hanya dibiarkan terlepas ke udara dan malah bisa memperparah pemanasan global.

Kenneth turut menyoroti dampak sosial yang selama ini dirasakan masyarakat sekitar Bantargebang, mulai dari pencemaran udara, bau menyengat, gangguan kesehatan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga sekitar mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak.

"Warga di sekitar Bantargebang sudah terlalu lama menjadi pihak yang menanggung beban dari sampah Jakarta. Maka negara dan pemerintah daerah harus hadir memastikan kualitas kesehatan mereka terjaga, lingkungannya diperbaiki, dan kesejahteraannya ditingkatkan. Jangan sampai ada ketimpangan ekologis di mana satu wilayah menanggung dampak demi kenyamanan wilayah lain," paparnya.