DSI Diharapkan Jadi Instrumen Kedaulatan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebagai BUMN ekspor komoditas strategis  harus menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sekadar perubahan label dari tata niaga lama menjadi tata niaga baru.

Transparansi, akuntabilitas, integrasi data, dan pengelolaan secara profesional menjadi kunci keberhasilan DSI dalam memastikan sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

Indikator pertama yang harus ditunjukkan DSI sejak awal adalah transparansi harga ekspor.

Ukuran keberhasilan DSI adalah data, yakni nilai ekspor tercatat, volume ekspor, devisa yang masuk, selisih dengan harga acuan, tambahan penerimaan pajak, royalti, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Indikator kedua adalah kepatuhan devisa hasil ekspor.

Achmad mengatakan, Pemerintah sudah memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Aturan ini mendorong penempatan DHE SDA di sistem keuangan domestik agar manfaat ekspor lebih besar bagi likuiditas nasional.

“Di sinilah DSI harus bekerja sebagai mesin eksekusi. Ia harus memastikan devisa ekspor masuk, tercatat, dapat diawasi, tetapi tetap bisa digunakan eksportir untuk kebutuhan sah seperti pembayaran pajak, PNBP, utang, dividen, bahan baku, dan kewajiban global,” imbuhnya.