Dunia Hari Ini: Australia Akan Memperketat Aturan Kepemilikan Senjata Api
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 16 Desember 2025.
Berita utama kita awali dengan perkembangan terkini dari serangan teror di Bondi.
Australia ingin perketat kepemilikan senjata api
Australia sedang mempertimbangkan undang-undang senjata api yang lebih ketat, yang hanya akan mengizinkan warga yang berstatus warga negara Australia untuk memegang izin senjata api.
Dalam pertemuan darurat kabinet nasional kemarin, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan para menterinya sepakat untuk memperkuat aturan seputar kepemilikan senjata api.
Beberapa kebijakan yang masih dipertimbangkan antara lain mempercepat peluncuran registrasi senjata api nasional, membatasi jumlah senjata yang dapat dimiliki oleh satu orang, dan lebih membatasi jenis senjata yang legal.
Para pemimpin di tiap-tiap negara bagian menugaskan menteri kepolisian dan jaksa agung mereka untuk mempertimbangkan langkah-langkah tersebut, serta menjadikan kewarganegaraan Australia sebagai "syarat" untuk mendapatkan izin senjata api.
Ada juga kesepakatan untuk mempertimbangkan penggunaan intelijen kriminal tambahan untuk "mendukung" perizinan senjata api.
Rencana teror di Malam Tahun Baru digagalkan
Rencana teror Malam Tahun Baru dengan mengebom lima lokasi di California dan menyerang agen imigrasi sudah digagalkan, menurut pihak berwenang AS.
Para pemimpin dari negara-negara bagian di Australia sepakat untuk memperkuat undang-undang senjata api Australia menyusul serangan teror di Pantai Bondi, Sydney
- Akankah Australia Mengatur Roblox Setelah Ada Laporan Pelecehan dan Eksploitasi Anak?
- Apa yang Disampaikan Pemerintah Australia kepada Presiden Israel Soal Teror di Bondi dan Gaza?
- Indonesia-Australia Menuju Kemitraan Dewasa
- Dunia Hari Ini: Ilmuwan Warga dari Berbagai Negara Mengerjakan Fosil Berusia 100 Juta Tahun di Australia
- Komunitas Muslim Australia Marah Atas Tindakan Polisi dalam Insiden Salat Berjemaah di Sydney
- Dunia Hari Ini: Penembak Masjid di Christchurch Minta Pengakuan Bersalahnya Dibatalkan
JPNN.com




