Ekonom Sebut IKN Tidak Perlu Lagi Jadi Program Prioritas Nasional

Karena itu, keputusan pemerintahan Prabowo tidak menempatkan IKN sebagai prioritas nasional tersendiri merupakan langkah yang wajar. 

Bahkan secara kebijakan publik, langkah tersebut lebih mudah dipertanggungjawabkan. Presiden Prabowo harus menentukan prioritas berdasarkan persoalan paling mendesak yang dihadapi masyarakat hari ini.

"Jadi, bukan semata-mata meneruskan hierarki prioritas pemerintahan sebelumnya," ungkap dia.

Delapan prioritas RAPBN 2027 memperlihatkan arah tersebut: pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 

Menurut Achmad, hampir seluruhnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas produktif perekonomian. 

Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, pilihan semacam ini jauh lebih rasional daripada kembali menjadikan pembangunan ibu kota baru sebagai proyek utama APBN.

"Namun koreksi prioritas bukan berarti IKN harus dihentikan," kata dia.

Pembangunannya telah berjalan, aset negara telah terbentuk, infrastruktur dasar telah dibangun dan biaya yang sudah dikeluarkan terlalu besar untuk diabaikan.