Enam Tantangan dalam Mewujudkan Government 5.0 Menurut BPK

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa penerapan tata kelola berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0 menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Penegasan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (4/8).

Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan menghasilkan opini, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan negara agar lebih akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir. Opini tersebut harus menjadi fondasi untuk terus memperkuat tata kelola, memperbaiki kelemahan yang masih ada, serta memastikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.

Menurutnya, prinsip ESG harus menjadi acuan dalam pengelolaan seluruh sumber daya pemerintah, mulai dari keuangan negara, sumber daya manusia, aset, hingga kebijakan publik, sehingga mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Selain itu, BPK juga menyoroti pentingnya transformasi menuju Government 5.0 melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), analisis data, serta kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada masyarakat dan keberlanjutan.

Namun demikian, BPK mencatat masih terdapat enam tantangan dalam mewujudkan Government 5.0, yakni:

1. Belum meratanya kematangan transformasi digital