Enam Tantangan dalam Mewujudkan Government 5.0 Menurut BPK
Rabu, 05 Agustus 2026 – 04:20 WIB
Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2025 kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian KKP, serta Barantin di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (4/8). Foto: dok. BPK
Atas temuan tersebut, BPK telah memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan pada masing-masing entitas, tetapi juga mendorong perbaikan sistemik, memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta membangun kepatuhan yang berkelanjutan.
BPK juga mengapresiasi komitmen kementerian dan lembaga selama proses pemeriksaan serta berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (kkp/jpnn)
Penerapan tata kelola berbasis ESG dan transformasi menuju Government 5.0 menjadi fondasi penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Kenny Kurnia Putra
BERITA TERKAIT
- V2 Indonesia Raih Rekor MURI Lewat LED Videotron dengan Integrasi Penuh AI
- Universitas Yarsi Dampingi Santri di Sentul Melek Literasi AI
- Standard Chartered Indonesia Gelar Treasury Leadership Forum 2026, Bahas Masa Depan Pembayaran
- CHINT Pamerkan Power Pod untuk Percepat Pembangunan Pusat Data AI
- Masuk Bursa Calon Ketum PB HMI, Faisal Dudayef Usung Inovasi Kaderisasi Berbasis AI
- Kemendag Dorong UMKM Perkuat Legalitas dan Manfaatkan AI
JPNN.com




