Engelina: Pemotongan TKD Berpotensi Memicu Ketegangan Pusat - Daerah, Sangat Berisiko
jpnn.com - JAKARTA – Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina menyampaikan pernyataan terkait kebijakan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD).
Diketahui, sejumlah gubernur telah menyampaikan keberatan atas pemotongan dana transfer ke daerah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Engelina Pattiasina mengingatkan Menkeu Purbaya agar tidak sombong dengan memperlakukan daerah seolah mengemis anggaran ke Jakarta.
Menurut Engelina, semua kekayaan strategis di daerah telah diambil alih pusat, dari sumber migas, kekayaan laut dan sebagainya diambil pusat. Bahkan, daerah terkadang tidak dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Pemangkasan anggaran sepihak itu sama dengan meremehkan perencanaan di daerah. Sikap Menkeu terhadap para gubernur berpotensi memicu ketegangan pusat dan daerah. Jadi, jangan coba-coba provokasi daerah karena risiko sosial politik tidak semudah ludah sombong seorang Menkeu,” tegas Engelina Pattiasina di Jakarta, Sabtu (11/10).
Alokasi dana transfer ke daerah yang direncanakan sejak awal, tentu direspons dengan perencanaan program dan sebagainya di daerah. Untuk itu, ketika dibatalkan begitu saja, sangat wajar kalau kekecewaan muncul di berbagai daerah.
“Menkeu jangan merasa paling hebat, paling benar, paling jago urus ekonomi dan paling tahu segala soal. Masalah daerah ini tidak mudah karena ketidakadilan sudah berlangsung sejak zaman colonial,” jelas Engelina.
Engelina mengatakan, jika Menkeu Purbaya mau memerika alokasi APBN dari tahun ke tahun, mungkin dia akan terkejut ketika anggaran APBD Jakarta hampir sama dengan anggaran seluruh provinsi di kawasan timur, yang sebagian besar merupakan provinsi kategori miskin atau dimiskinkan.
Engelina Pattiasina menilai kebijakan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sangat berisiko.
- Merespons Surat Menkeu Purbaya, Pemprov Jabar Percepat Belanja 2025
- Sebaiknya Menkeu Purbaya Fokus Atasi Pengangguran dan Inflasi ketimbang Redenominasi
- Menkeu Purbaya Menyurati Kepala Daerah, Minta Pemda Mempercepat Belanja 2025
- Menkeu Purbaya Bakal Meredenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1, BI Merespons Begini
- Begini Respons Dedi Mulyadi Atas Permintaan Maaf Menkeu Purbaya
- Ketua Banggar kepada Menkeu Purbaya: Pemda Itu Anggarannya Pasti Habis
JPNN.com




