Erwin Aksa Dorong Penguatan Tata Kelola Dana Haji

Efisiensi biaya haji melalui tata kelola dan kerja sama strategis, baik di dalam maupun luar negeri.

Perlindungan jemaah dengan memberikan prioritas bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dari daerah terpencil.

Menurut Erwin, peran DPR adalah mengawal agar revisi UU benar-benar berpihak kepada kepentingan jemaah haji, sekaligus memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

“Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji bukan sekadar teknis hukum, melainkan amanah rakyat. Dana haji harus dikelola secara syariah, efisien, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi jemaah,” tegas Erwin.

Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan ormas Islam, serta para pemangku kepentingan penyelenggaraan haji, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan partisipasi publik dalam tata kelola keuangan haji di Indonesia. (dil/jpnn)