Fadli Zon: PKPU Jangan Melampaui Undang-Undang

Menurut dia, semangat untuk mencegah korupsi perlu didukung. Namun, tidak boleh melampaui konstitusi negara bahwa setiap warga berhak dipilih dan memilih. Apalagi mereka yang sudah menjalani hukuman dan sebagainya. "Ya kita kan bukan manusia yang sempurna juga kan. Jangan merasa kemudian paling sempurna," katanya.

Fadli mengatakan di DPR RI tidak ada caleg mantan narapidana korupsi dari Partai Gerindra. Dia mengatakan yang namanya legislatif adalah DPR RI. Kalau DPRD, tegas Fadli, bukan legislatif, karena bagian dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Lihat saja UU-nya, mereka adalah bagian dari pemerintah daerah. Sekali lagi yang namanya legislatif itu DPR RI. DPRD provinsi dan kabupaten itu bukan legislatif. Lihat UU Pemda, lihat UU Pilkada dan Pemilu," katanya.(boy/jpnn)