FGD di Padang, MPR Soroti Urgensi Amendemen UUD 1945 hingga Tata Kelola Dana Umat

jpnn.com, PADANG - Kelompok IV Badan Pengkajian MPR menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial (Ekonomi Kekeluargaan dan Keadilan Ekonomi)' di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (13/7).

Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR Tifatul Sembiring Tifatul Sembiring saat membuka FGD menegaskan pembahasan FGD berangkat dari amanat Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Menurut Tifatul, berbagai persoalan ekonomi yang berkembang saat ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan agar lebih mampu menjawab tantangan zaman.

Tifatul menilai berbagai kebijakan ekonomi kerap bersifat reaktif dan belum dibangun di atas landasan filosofi yang kuat.

"Pemerintah jangan hanya responsif terhadap persoalan sesaat. Setiap kebijakan harus memiliki filosofi, visi, dan strategi yang matang sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru," kata Tifatul dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Tifatul mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya lahir dari semangat pemerataan sosial, namun berpotensi menghadapi berbagai persoalan apabila tidak disertai desain kebijakan yang komprehensif dan sistem pengawasan yang kuat.

"Karena tidak diturunkan dalam bentuk filosofi, visi, dan strategi yang matang, ujung-ujungnya justru rawan korupsi. Anggaran sekian triliun rupiah bisa hilang begitu saja tanpa kejelasan," katanya.

Tifatul juga mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagaimana menjadi dasar pemikiran ekonomi Pancasila.