Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Manusiawi, Balik Lagi ke Diktum Pertama KepmenPANRB 16 Tahun 2025

Aturan Gaji PPPK Paruh Waktu

Diketahui, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa gaji PPPK paruh waktu minimal sama dengan yang diterima saat masih menjadi honorer.

Diktum ke-19 KepmenPANRB 16 Tahun 2025 menyatakan, “PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.”

Dengan demikian, besaran gaji PPPK Paruh Waktu tidak sama antarinstansi atau antar-pemda. Hanya sedikit saja yang mampu memberikan gaji setara upah minimum daerah setempat.

Di banyak daerah, gaji PPPK Paruh Waktu lebih rendah dibanding yang diterima saat masih menjadi honorer.

Kasus tersebut banyak dialami guru PPPK Paruh Waktu. Saat masih menjadi honorer, mereka mendapatkan honor yang diambilkan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Begitu diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, dana BOS sudah tidak boleh dipakai untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu.

"Kesejahteraan yang tidak memadai menunjukkan adanya ketimpangan antara tanggung jawab yang diemban dengan penghargaan yang diterima," kata Waketum Forum Paruh Waktu Indonesia (PWI) Renny kepada JPNN.com, Selasa (10/2/2026).

Menurut Bu Renny, guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter generasi muda, serta menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.