Ganjar Evaluasi Sistem PPDB Online 2020, Ada Masalah Kursi Kosong

Ganjar Evaluasi Sistem PPDB Online 2020, Ada Masalah Kursi Kosong
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Foto: Instagram

Hasil identifikasi memang persebaran sekolah tidak merata, maka ada sekolah jarak jauh. Pola SMA Negeri yang menggunakan sistem zonasi dan SMK Negeri dengan sistem prestasi juga menghadirkan subjektivitas tinggi dari calon siswa.

Menurut Ganjar, ada calon siswa yang ingin mendaftar SMA Negeri dengan prestasi dan ada yang ingin mendaftar SMK Negeri dengan zonasi padahal keduanya berbeda. 

"Akhirnya yang terjadi adalah ada satu sekolah, khususnya di SMK, (anak) di area sekolah kalah prestasinya dengan anak-anak dari luar (zonasi). Selanjutnya mereka tidak bisa mendapatkan sekolah, mungkin karena tidak mampu atau bisa ke swasta. Kalau memang ke swasta juga tidak apa-apa karena swasta kan juga harus diisi, tidak semua bisa di sekolah negeri, baik SMA maupun SMK," sambung Ganjar.

Salah satu solusinya adalah pemerintah mencoba mengisi kekosongan kelas itu dengan memberikan afirmasi. Terkait hal ini Ganjar menyampaikan harus ada regulasi yang adil.

Regulasi itu yang sedang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Bentuk itu antara lain sekolah jarak jauh dan afirmasi untuk siswa yang paling dekat dengan sekolah karena di sekolah itu kursinya masih kosong.

Bahkan Pemprov Jateng juga sudah melapor ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu terkait apakah bisa menambahkan rombongan belajar.

"Inilah yang selalu ada ikhtiar untuk menyelesaikan. Bahkan pada skenario terburuk kita mencoba koordinasi dengan sekolah swasta sehingga teman-teman justru punya semangat pribadi dari seluruh ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan masih melakukan evaluasi PPDB online 2020 terutama terkait kursi kosong yang ditinggalkan siswa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News