Garuda Institute Puji Langkah Imigrasi Lindungi WNI dari TPPO

Menurutnya, data hingga Agustus 2026 menunjukkan PNBP Ditjen Imigrasi telah mencapai sekitar Rp6,5 triliun, meningkat 6,68 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

"Nominalnya cukup besar, tetapi yang lebih penting, capaian PNBP bukan satu-satunya ukuran keberhasilan Imigrasi. Ada fungsi penegakan hukum dan pelindungan masyarakat yang nilainya jauh lebih besar dan tidak selalu dapat dihitung dengan nominal uang,” katanya.

Dia menilai keberhasilan Ditjen Imigrasi harus diukur secara berimbang antara pelayanan, penerimaan negara, penegakan hukum, dan pelindungan WNI.

Lebih lanjut, Alexander mengatakan penolakan permohonan paspor yang memenuhi indikator risiko harus dipandang sebagai bentuk pencegahan dini.

Terlebih, modus TPPO dan perekrutan pekerja migran non-prosedural semakin beragam, termasuk dengan memanfaatkan jalur keberangkatan yang secara administratif tampak legal.

“Daripada mereka berangkat secara non-prosedural, kemudian di luar negeri terjadi masalah, pemerintah Indonesia juga yang akan direpotkan. Negara harus mengeluarkan sumber daya untuk melakukan perlindungan, penanganan kasus, pemulangan, bahkan menghadapi persoalan hukum lintas negara. Jadi, pencegahan sejak awal jauh lebih tepat,” tuturnya.

Garuda Institute, lanjut Alexander, mendukung transformasi layanan keimigrasian yang menempatkan pelayanan publik dan pelindungan WNI sebagai bagian integral dari fungsi keimigrasian.

“Imigrasi untuk Rakyat bukan lagi sekedar jargon tapi aksi nyata untuk melindungi WNI,” pungkas Alexander.(fri/jpnn)