Gubernur Riau akan Berdiskusi dengan Menkeu Purbaya Soal Pemotongan TKD
jpnn.com - PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid akan menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Langkah ini dilakukan demi mencari kejelasan dan memastikan kebijakan pemotongan TKD tidak berdampak negatif terhadap pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di daerah.
Menurut Wahid, Pemerintah Provinsi Riau tidak serta merta menolak ataupun menerima pemotongan dana TKD itu. Namun demikian, dia memandang perlu adanya diskusi dan penjelasan langsung dari pemerintah pusat.
“Bukan soal menerima atau tidak, tetapi kami butuh penjelasan dan butuh diskusi karena persoalannya banyak hal yang berkaitan dengan anggaran itu, baik itu gaji PPPK, infrastruktur, dan segala macamnya,” kata Wahid, Rabu (8/10).
Dia menambahkan bahwa daerah seperti Riau sangat bergantung pada dana TKD untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Wahid, pemotongan anggaran itu berpotensi menurunkan kualitas pembangunan di daerah.
“Kalau dipotong, tentu akan mengganggu kualitas pembangunan dan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kami, seperti untuk tenaga PPPK dan lainnya,” ungkap Wahid.
Dia menekankan bahwa sikap Pemprov Riau bukan menentang kebijakan pemerintah pusat, melainkan ingin memberikan gambaran objektif mengenai dampak nyata pemotongan anggaran terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami ini mau berdiskusi saja, memberikan gambaran umum kalau dipotong pengaruhnya ini, ini, dan ini,” kata Wahid.
Gubernur Riau Abdul Wahid akan berdiskusi dengan Menkeu Purbaya terkait pemotongan dana TKD.
- Ketua Korpri Bogor Minta PPPK Paruh Waktu Tak Tergiur Menggadaikan SK
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Minta Perpanjangan Masa Kontrak Kerja, 4 Poin Penting Pendapat Prof Yusril, Jangan Kaget Ya!
- Sebegini Jumlah Formasi CPNS 2026 Lulusan SMA Jalur Umum, Ada juga PPPK
- Lihat Itu, PPPK Paruh Waktu & Full Time Terima SK Bersamaan, Tebak Mana Lebih Banyak
- Sebagian SK PPPK Paruh Waktu Sudah Diteken, Ada Ratusan Belum Mendapat Pertek BKN
- Inilah Pelantikan PPPK Paruh Waktu Terbanyak, Bagaimana soal Gaji? Jangan Kaget
JPNN.com




