Guru Honorer Non-K2 Pontang-panting Cari Dukungan
jpnn.com, JAKARTA - Para guru honorer non-K2 pontang-panting mencari dukungan agar nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama segera diterbitkan.
Salah satunya adalah meminta dukungan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah.
Ketua DPD Forum Honorer Non-Kategori Indonesia Komnas PGHRI Jateng Aenurrofiq Abdiwibowo menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan hasil rapat dengar pendapat umum (RPDU) kepada ketua PGRI Jateng.
RDPU yang digelar pada 28 Januari 2020 itu melibatkan Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia) dengan Komisi X DPR.
Menurut Aenurrofiq, NIP PPPK tahap pertama sangat penting sehingga harus segera diterbitkan.
Sebab, pihaknya ingin segera ada rekrutmen PPPK tahap kedua untuk guru honorer non-K2 serta tenaga kependidikan.
Jika NIP PPPK tahap pertama belum diterbitkan, rekrutmen PPPK gelombang kedua juga bakal suram.
Sampai saat ini seleksi PPPK tahap kedua juga belum jelas kapan bakal diselenggarakan.
Para guru honorer non-K2 pontang-panting mencari dukungan agar nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama segera diterbitkan.
- Setoran Daerah PTFI Rp 3,35 Triliun Bisa Perkuat Infrastruktur Dasar Papua Tengah
- Calon PPPK 2023 Teken Perjanjian Kerja, Bakal Dievaluasi Tiap Tahun
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Menteri Anas Sampai Meminta Jemput Bola, Oh
- HKN 2024, Pj Gubernur Sulsel Serahkan 2.341 SK PPPK
- Pemkab Kubu Raya Buka Penerimaan 465 PPPK dan 35 CPNS 2024
- Banyak Honorer Membolos, Bagaimana Nanti jadi PPPK?