JPNN.com 
Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
jpnn.com - BANYUWANGI - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan mengenai rekrutmen guru Sekolah Rakyat, yang bisa diambil dari kalangan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mensos Gus Ipul mengatakan hal tersebut saat kunjungan kerja pertemuan dengan pilar penggerak sosial di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (18/4).
Pemkab Banyuwangi sendiri telah mengusulkan dua lokasi sebagai tempat pelaksanaan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Gus Ipul mengatakan, dua lokasi yang diusulkan ke Kementerian Sosial untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat itu yakni rumah susun di Kecamatan Kalipuro, dan Balai Diklat Kecamatan Licin.
"Saya berharap Banyuwangi menjadi pelopor dari program Sekolah Rakyat ini," kata Gus Ipul.
Dia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan.
Dia optimistis Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi pelopor untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat, melihat dari pengalaman dan rekam jejak Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan.
"Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Oleh karena itu kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.
Perlu diketahui bahwa calon guru Sekolah Rakyat diusulkan oleh kepala daerah, yang bisa dari unsur PNS dan PPPK.
- Andai Jabatan Struktural Boleh Diisi PPPK, Pemda Tidak Pusing
- 1.508 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap 2, Ini Pesan Wabup Pasbar M. Ihpan
- Tes PPPK Tahap 2, Pak Mashudi: Hanya Dua Itu yang Perlu Dibawa
- 5 Berita Terpopuler: Kebijakan Penting BKN Keluar, Ada Risiko Tinggi Muncul, Istana Bereaksi
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Jangan Kaget, Tak Lulus PPPK Tahap 1 Mulai Dirumahkan, Sebenarnya Tak Perlu Begitu
- Honorer Tak Lulus PPPK Tahap 1 Mulai Dirumahkan, Kepala BKN Bersikap Tegas
