Gus Muhaimin Mengajak Semua Sektor Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat

jpnn.com - BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menggenjot program nasional 'Membangun dari Desa dan dari Bawah', dengan tujuan mewujudkan Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2026, serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional hingga 5 persen pada 2029.

"Ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah untuk mencapai target besar dalam agenda pembangunan sosial," ujar Gus Muhaimin saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Majalaya, Bandung, Sabtu (21/6).

menurut Gus Muhaimin, membebaskan Indonesia dari kemiskinan ekstrem merupakan tantangan serius mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat bahwa sekitar 5,5 juta penduduk miskin masih tinggal di wilayah perdesaan, yang menjadikan desa sebagai episentrum penting dalam intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan.

"Untuk itu, 200 triliun dana bantuan milik pemerintah akan dikonsolidasikan pada level produktif. Dengan visi, seluruh jenis bansos sampai pada level produktif memberdayakan. Itulah bedanya cara kerja bantuan pemerintah, membutuhkan sinergi, kolaborasi semua pihak," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Muhaimin menekankan pentingnya keterpaduan strategi dan peran aktif semua elemen pemerintahan dalam menanggulangi kemiskinan secara sistemik.

“Strategi utama penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga pilar, yakni:

• Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
• Mendorong peningkatan penghasilan masyarakat
• Menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan.

Peran aktif pemerintah daerah, terutama para camat, lurah, dan kepala desa sangat penting, khususnya dalam menjaga akurasi dan pembaruan data DT-SKSEN yang dilakukan setiap triwulan.

Gus Muhaimin juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas program padat karya serta penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes, operasionalisasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan pengembangan koperasi desa.