Harus Berani Berseberangan dengan Penguasa

JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menegaskan proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) harus dijauhkan dari kepentingan politik praktis dan kekuasaan. "Kalau terjadi intervensi dari partai politik atau gabungan parpol serta kekuasaan, siapapun orangnya, jelas itu tindakan yang sangat tidak bermoral," kata Ikrar Nusa Bhakti di press room DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7).

Institusi BI, lanjut Ikrar, harus berjalan dengan prinsip-prinsip independen dan itu memerlukan seorang pimpinan yang benar-benar independen, bahkan punya keberanian untuk berseberangan dengan kepentingan penguasa dan partai politik.

Lebih lanjut dia jelaskan, BI merupakan institusi vital bagi suatu negara untuk mengurus berbagai kebijakan makro ekonomi antara lain soal fiskal, nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga dan pengawasan perbankan serta ekonomi bangsa. "Dalam perspektif vitalnya institusi tersebut maka proses pemilihan pimpinan tertinggi di Bank Indonesia itu harus dikawal secara bersama-sama," tegasnya, sembari menambahkan hubungan BI dengan pemerintah lebih dalam konteks koordinasi.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait mengatakan bahwa DPR sudah memberikan jaminan yang sangat tegas dan kuat terhadap independensi BI. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009, memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut," kata Maruarar.