Hetifah DPR: Penolakan terhadap Atlet Israel Wujud Konsistensi RI Memperjuangkan Kemanusiaan

Hetifah mengatakan Komisi X DPR RI juga akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan siap meminta penjelasan dari Kemenpora serta KOI dalam forum resmi bila diperlukan.

Ia meyakini pemerintah akan mengambil langkah diplomatis yang cermat dan bermartabat untuk menjaga kehormatan Indonesia di dunia olahraga.

Sebagai langkah jangka panjang, Hetifah mendorong adanya kebijakan terpadu antara Kemenpora, Kemenlu, dan KOI untuk mengantisipasi isu politik sensitif dalam ajang olahraga internasional.

“Indonesia harus mampu memisahkan urusan olahraga dari politik tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan konstitusional,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki alasan atau dasar yang kuat ketika membatalkan visa kontingen senam Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Menpora mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang kuat dalam mengambil langkah menghindari kedatangan delegasi Israel demi menghormati keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari upaya turut serta melaksanakan ketertiban dunia.

"Langkah (pembatalan visa) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia," kata Erick.

Dia memahami keputusan itu membawa konsekuensi, yang mana selama Indonesia tidak dapat menerima kehadiran Israel, IOC memutuskan Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, ajang Olimpiade, Youth Olympic Games, dan lainnya di bawah payung Olimpiade.