HIPMI Nilai Kenaikan Harga Pertamax untuk Jaga Kesehatan Fiskal Negara
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal negara di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global.
Menurut Anggawira, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.
Dia mengatakan kredibilitas fiskal menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi makro, stabilitas nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
“Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia,” kata Anggawira melalui sambungan telepon, Rabu (10/6).
Meski mendukung langkah pemerintah menjaga kesehatan fiskal, Anggawira menekankan bahwa setiap penyesuaian harga energi harus dilakukan secara terukur dan transparan.
Menurut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kemampuan dunia usaha dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan biaya operasional yang timbul akibat kenaikan harga energi.
Selain itu, kepastian arah kebijakan dinilai penting agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis dan strategi investasi dengan lebih baik.
Anggawira mengakui kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan biaya operasional di sejumlah sektor usaha, terutama sektor yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.
Penyesuaian harga Pertamax dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara.
- PDIP Ungkap Rp 67 Triliun Anggaran Pendidikan 2025 Ternyata Tak Terpakai
- Fraksi DPR RI Setujui Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 ke Tahap Lanjut
- Catatan PDIP soal Pertanggungjawaban APBN 2025, Data Kemiskinan Ekstrem Tak Dilaporkan
- Waduh, Purbaya Ungkap Proyeksi Defisit APBN 2026 Melebar Jadi 2,85%
- Evaluasi Program Prioritas Diperketat, Purbaya Pastikan Tak Ada Celah Penyelewengan
- Alokasikan Rp 769,1 T, Purbaya Beberkan Fokus Anggaran di Sektor Pendidikan
JPNN.com




