HNW Dukung Persiapan Dimulai Lebih Awal Agar Penyelenggaraan Haji 2027 Lebih Baik
Karena itu, masukan yang didapat dari evaluasi Komisi VIII DPR, para pemangku kepentingan, hingga calon jamaah maupun alumni haji, maupun dari masyarakat luas, penting dilakukan dan agar segera disinkronkan dengan rencana kebijakan penyelenggaraan haji 2027 mendatang.
HNW menyampaikan tujuan sosialisasi seperti ini selain menyampaikan informasi mengenai aturan UU dan praktek penyelenggaraan haji, tetapi juga dalam rangka menghadirkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan praktek penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang.
"Juga agar masyarakat termotivasi untuk membantu jemaah haji menjaga kemabruran haji mereka setelah kembali dari ibadah haji dan kembali bergabung ke tengah masyarakat,” lanjut Hidayat.
Anggota DPR Fraksi PKS ini juga mengingatkan pembentukan Kementerian Haji merupakan ikhtiar menghadirkan tata kelola haji yang lebih baik dan profesional.
Hidayat mengatakan PK sejak Pilpres 2014 bersama Prabowo yang saat ini masih calon presiden telah mengusulkan pemisahan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai bagian dari komitmen memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji.
Dirinya bersyukur kini sudah terbentuk lembaga negara yang bukan hanya berbentuk 'Badan' Penyelenggara Haji sebagaimana ketentuan dalam Perpres nomer 154 thn 2024, tapi setingkat Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umroh sesuai UU nomer 14 Tahun 2025 dan kemudian Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomer 92 Tahun 2025 tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
“Alhamdulillah, terbukti penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umrah di tahun 2026 telah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan berbagai peningkatan layanan dan perbaikan dengan tidak terulangnya kasus-kasus penyelenggaraan haji tahun 2025 seperti soal syarikah, kartu nusuk dan lain-lain,” sambung Hidayat.
Karena itu, dirinya menekankan tahun kedua penyelenggaraan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah harusnya bisa lebih baik lagi.
Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid alias HNW menghadiri Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Jakarta Selatan
- BPKH Siap Salurkan Nilai Manfaat Rp8,83 Triliun untuk Haji 2027
- Pemerintah Menyubsidi Pelunasan Biaya Haji 2027, Lisda Hendrajoni: Alhamdulillah
- Komnas Haji Sebut BPIH 2027 Moderat, Pertanyakan Status Dana Subsidi Pemerintah
- Budi Muliawan Ajak Generasi Muda Cianjur Kenali Filosofi Ngaos, Mamaos, dan Maenpo
- Prabowo Minta Biaya Haji Tak Memberatkan Jemaah
- Di Hadapan Guru TK, Mohamad Toha Tekankan Pentingnya Tanamkan Adab bagi Anak Sejak Dini
JPNN.com




