Honorer Digaji Ratusan Ribu, PNS Dimanja dengan THR
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin kenaikan THR PNS, TNI/Polri, dan pensiunan, termasuk juga pemberian gaji ke-13, bermotif politik.
"Ya ini kan tahun politik, pasti motifnya adalah motif politik," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/5).
Dia pun heran mengapa kenaikan THR PNS 2018 itu tidak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Justru kenaikan itu dilakukan sekarang, yang sudah memasuki tahun politik. "Tahun politik, Ramadan dan Idulfitri terakhir sebelum pilpres," ujarnya.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah juga memikirkan persoalan yang sering diadukan ke DPR, yakni masalah honorer. Menurut Fadli, cukup banyak honorer yang nasibnya tidak jelas, status menggantung, dan honornya sangat kecil.
BACA JUGA: Uchok: Utang Menumpuk, Rp 35,76 T untuk THR dan Gaji ke-13
"Saya kira mulai dari buruh honorer, tenaga harian lepas, penyuluh, inseminator tapi status mereka tidak jelas. Honornya Rp 100 ribu, Rp 200 ribu," katanya.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menambahkan, kalau pemerintah punya anggaran besar, harusnya diperuntukkan bagi honorer.
"Kalau memang ada anggaran sampai puluhan triliun kenapa tidak diproritaskan untuk honorer supaya ada kejelasan," ungkap Fadli. (boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon curiga kenaikan THR PNS 2018 bermuatan politis karena dilakukan di tahun politik jelang Pilpres.
Redaktur & Reporter : Boy
- Pemda Serius Angkat Honorer Lulusan SD/SMP Jadi PPPK 2024?
- Yoga & Ayu Honorer, per 1 Mei 2024 Sah jadi PPPK
- Info Penting dari BKN soal Pendataan Honorer atau Non-ASN
- Calon PPPK 2023 Teken Perjanjian Kerja, Bakal Dievaluasi Tiap Tahun
- Pemkab Kubu Raya Buka Penerimaan 465 PPPK dan 35 CPNS 2024
- Banyak Honorer Membolos, Bagaimana Nanti jadi PPPK?