Ijtimak Ulama III Tuntut Jokowi Didiskualifikasi, Bawaslu: Buktinya Mana?
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak bisa sewenang-wenang mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, tanpa bukti kuat.
Bawaslu RI perlu menginvestigasi lebih dahulu dugaan kecurangan Jokowi - Ma'ruf, sebelum menjatuhkan vonis diskualifikasi terhadap paslon nomor urut 01 itu.
"Buktinya, buktinya. Berdasarkan bukti ya, berdasarkan bukti, laporan, temuan, buktinya, meyakinkan apa tidak," kata anggota Bawaslu RI, Afifuddin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (2/5) ini.
Permintaan diskualifikasi terhadap Jokowi - Ma'ruf mencuat setelah keluarnya poin rekomendasi Ijtimak Ulama III, Rabu (1/5) kemarin. Para ulama menduga pasangan Jokowi - Ma'ruf melakukan kecurangan sehingga minta didiskualifikasi.
Saat disinggung rekomendasi Ijtimak Ulama III, Afifuddin enggak berpolemik. Bawaslu, kata Afifuddin, hanya menjalankan tugas sesuai perundang-undangan.
"Ijtimak ulama, ya wis, dikomentari sendiri saja. Kami menjalankan aturan saja, tidak mengomentari yang begitu-begitu," ungkap dia.
Bawaslu, kata Afifuddin, menunggu pihak-pihak untuk melaporkan dugaan kecurangan Jokowi - Ma'ruf. Tanpa laporan, sulit bagi Bawaslu melakukan investigasi.
"Ya, kalau ada pelanggaran dilaporkan ke kami. Sejauh ini belum (ada laporan), dari mereka belum," pungkas dia. (mg10/jpnn)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak bisa sewenang-wenang mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, tanpa bukti kuat.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Didampingi Mentan Amran Kunjungi Panen Padi di Sigi, Jokowi: Bagus
- Timnas AMIN Seret 8 Menteri Jokowi ke Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024
- PSI Mengeklaim Warga Jakarta Butuh Gubernur seperti Jokowi
- PSI Munculkan Nama Kaesang dan Grace Natalie Sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta
- Respons Pak Ari soal Isu Jokowi Menyodorkan Pratikno Masuk Kabinet Prabowo
- KSP Inisiasi Gerakan Anak Muda Jaga Keberlanjutan Legasi Jokowi