Indonesia Tertinggal soal Bebas Visa dari Negara ASEAN Lain

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menilai Indonesia tertinggal dalam kompetisi pariwisata regional karena banyak negara ASEAN telah memberlakukan kebijakan bebas visa.

"Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global," kata Evita di Jakarta, Kamis (20/11).

Evita menyoroti fakta bahwa negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, dan Myanmar telah memberikan bebas visa kunjungan kepada wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan Timur Tengah.

Sementara Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa pada saat negara lain berlomba memberikannya pascapandemi COVID-19. Hal ini dinilai menjadi penyebab kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tidak berkembang signifikan dibandingkan negara tetangga.

Data kunjungan wisata menjadi bukti ketertinggalan Indonesia. Malaysia telah mencatat 28 juta kunjungan dalam delapan bulan pertama 2025, Thailand mencapai 24 juta dalam sembilan bulan, sementara Indonesia baru meraih 11,43 juta kunjungan dalam periode yang sama.

"Bali memang ramai tetapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, dan Bangka Belitung," ujarnya.

Evita menekankan bahwa kebijakan bebas visa akan memberikan dampak ekonomi signifikan dengan meningkatkan kunjungan wisatawan, mendongkrak belanja wisatawan, memperluas lapangan kerja, dan menumbuhkan investasi. Meski demikian, ia menyerahkan kepada pemerintah untuk menentukan syarat batas waktu kunjungan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional.

"Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar, kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya," katanya.