Info Terbaru dari BKN soal Pendaftaran CPNS 2026 Jalur Umum dan Sekolah Kedinasan
Begitu juga untuk rekrutmen CPNS 2026 jalur umum.
Waka Suharmen belum bisa memastikan kapan dibuka pendaftaran CPNS 2026 karena kewenangannya ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho mengungkapkan, rangkaian pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat akan memasuki tahap berikutnya, yakni seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Setelah melewati tahap pendaftaran, para pelamar selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi yang dijadwalkan mulai berlangsung 13 Juli 2026 mendatang.
Sebagai instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan seleksi berbasis sistem merit, BKN memastikan tahap seleksi kompetensi berbasis CAT akan berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel sehingga para pelamar PPPK Sekolah Rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan adil.
Wisudo mengatakan penyelenggaraan seleksi ini mengacu pada UU 20 Tahun 2023 tentang ASN, PermenPANRB 6 Tahun 2024, KepmenPANRB 347 Tahun 2024, dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.
"Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi, BKN telah menyiapkan 42 titik lokasi ujian, terdiri atas 35 titik lokasi BKN yang meliputi BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, serta 7 titik lokasi mandiri instansi. Seleksi Kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 27 Juli 2026 dengan estimasi pelaksanaan selama 15 hari,” terangnya.
BKN mengimbau seluruh peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat agar terus memantau informasi resmi, mempersiapkan diri dengan baik, serta hadir di lokasi ujian paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Berikut ini info terbaru dari pimpinan BKN soal pendaftaran CPNS 2026 jalur umum dan sekolah kedinasan.
- Eks Honorer K2 Desak Regulasi Pengangkatan PPPK Jadi PNS Tanpa Tes Diterbitkan
- Ratu Dewa Berang, Usir Staf PPPK dari Rapat Antisipasi Banjir di Palembang
- Kabar Baik, Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Rp 23 T untuk Gaji PPPK 2027
- Tersepakati, Anggaran Gaji PPPK Rp23 Triliun, Beban Daerah Berkurang
- Menkeu Baru, Ada Hal Penting Dikhawatirkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu
- 5 Berita Terpopuler: Muncul 6 Alasan ASN PPPK Menolak Tes Peralihan PNS, KSP Turun Tangan, Tolong Utamakan Keadilan
JPNN.com




