Info Terbaru Perjuangan PPPK, P3K PW, dan Downgrade, Sinyal Positif, Alhamdulillah

Caranya dengan menyamakan masa kontrak PPPK 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun diseragamkan menjadi masa kontrak hingga usia pensiun. Dengan begitu, PPPK yang sedang menunggu bertahap peralihan sumber gajinya, merasa nyaman dalam bekerja.

5. Adanya standar gaji yang layak, bukan lagi mengacu pada minimal gaji saat menjadi honorer, tetapi peningkatan kesejahteraan dengan minimal UMK atau standar gaji pada golongan PPPK

Keterbukaan dari Kemendagri terkait daerah yang sudah menyampaikan ketidakmampuan pembayaran gaji PPPK-nya, tidak hanya dipublikasikan, tetapi perlu dibantu juga penganggarannya.

Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) soal belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD bisa segera direalisasikan bila pemerintah pusat menggelontorkan tambahan fiskal.

"Efisiensi anggaran 20 persen sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen sehingga daerah pun lebih proaktif dalam menyelesaikan penataan honorernya menjadi ASN," tegas Herlambang.

Usulan FHNK2I ini menurut Herlambang, direspons positif oleh DPD RI.

Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Muhdi menegaskan akan mengawal perjuangan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait melalui rapat kerja dan kesempatan lainnya, bersama-sama mencari solusi terbaik supaya ASN PPPK dan P3K PW tetap berlanjut masa kontraknya hingga usia pensiun.

Komite I DPD RI juga akan mengagendakan raker dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah supaya pada rekrutmen selanjutnya bisa memprioritaskan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.