Infrastruktur Sosial Menguat, Pemerintah Bangun Ratusan SPPG

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur nasional kini tidak lagi semata difokuskan pada jalan, jembatan, atau bendungan.

Pemerintah mulai memperluas arah kebijakan ke infrastruktur sosial, salah satunya melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur layanan publik untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.

Pada 2025, ratusan unit SPPG mulai dibangun di berbagai wilayah dengan dukungan anggaran triliunan rupiah.

Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah menyiapkan pembangunan lebih dari 150 gedung SPPG yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan. Total nilai kontrak pembangunan tahap awal mencapai sekitar Rp 1,23 triliun, mencakup pekerjaan fisik dan supervisi konstruksi.

Paket pembangunan dibagi berdasarkan sebaran wilayah. Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Sementara itu, Paket SPPG 2 meliputi 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, serta Kalimantan Barat, Tengah, Timur, dan Selatan, dengan nilai kontrak sekitar Rp581 miliar. Paket pembangunan lanjutan dijadwalkan menyusul pada tahap berikutnya.

SPPG dirancang sebagai dapur modern terstandar yang mampu memproduksi ratusan hingga ribuan porsi makanan per hari, menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah.

Setiap bangunan dilengkapi fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), ruang pengolahan higienis, sistem tata udara, filter air bersih, serta instalasi pengolahan limbah. Alur produksi dirancang satu arah untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang.