Ini 7 Kesepakatan DPR dengan Pemerintah, Poin 6 Bikin PPPK Teknis Protes

5. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar meningkatkan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun berikutnya.

6. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar sumber pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu daerah, terutama Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan dibiayai dari APBN.

7. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengoptimalkan PAD, dan umpambal.

Hasil keputusan tersebut tidak serta merta disambut positif. PPPK teknis protes keras karena tidak masuk dalam prioritas penganggaran di APBN. Nakes dan guru saja yang gajinya diusulkan masuk APBN.

"Kami protes, masa kami yang PPPK teknis tidak diusulkan pembiayaannya ke APBN. Kami juga mengabdi untuk bangsa dan negara," kata Koordinator Daerah Persatuan PPPK Indonesia Kabupaten Kerinci Yosi Novalmi kepada JPNN, Senin (8/6/2026)

Dia mempertanyakan, sikap Komisi II DPR RI dan pemerintah yang tidak adil. Tenaga teknis selalu dianaktirikan sejak dari honorer sampai sudah diangkat PPPK.

"Sejak pengangkatan PPPK, hanya guru dan tenaga kesehatan yang selalu diprioritaskan pemerintah. Tenaga teknis selalu jadi lapisan kedua," ucap Yosi Novalmi. (esy/jpnn)