Ini Poin Penting Pembicaraan Jokowi dengan Delegasi Bank Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Presiden Jokowi dengan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A Chaves membahas lima poin penting terkait perekonomian Indonesia ke depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, usai pertemuan di Istana Merdeka, Selasa (25/6), mengatakan, poin pertama harus ada penekanan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan baik dasar maupun vokasi.
"Kedua adalah membangun infrastruktur. Karena ternyata infrastruktur kita secara nilai infrastruktur per kapita jauh tertinggal dibanding negara-negara yang tergolong emerging market," ungkap Bambang.
BACA JUGA: Bicara Manfaat KIP, Jokowi Kutip Evaluasi Bank Dunia 2018
Dalam pandangan Bank Dunia, lanjut Bambang, Indonesia dibanding negara berkembang lain masih perlu membangun infrastruktur, terutama yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi maupun listrik.
Saran penting ketiga dari Bank Dunia adalah untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam (SDA). Artinya, SDA harus bisa dimanfaatkan, tapi saat yang sama juga harus bisa menjaga kesinambungannya.
Poin keempat, dari segi perpajakan Bank Dunia menyarankan agar pemerintah bisa meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi dari segi pengeluaran bisa melakukan budget spending atau pengeluaran anggaran yang lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
BACA JUGA: Bank Dunia Bantu KLHK Untuk Menata Hutan Kalimantan Timur
Berbagai masukan Bank Dunia tersebut nantinya akan ditampung pemerintaha dan dimasukkan oleh Bappenas ke dalam RPJM 2020 - 2024.
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis
- MK Tolak Dalil Jokowi Dukung Gibran dan Lakukan Nepotisme