Intelijen dan Parpol Dalam Konsolidasi Demokrasi
Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Pengasuh Kelas Konsolidasi Demokrasi MT Haryono 52
Dalam konteks relasinya dengan partai politik dan pemilu, intelijen memegang peran sebagai sistem peringatan dini.
Kekuatan strategis ini bermanifestasi dalam mitigasi konflik horizontal, mengidentifikasi potensi gesekan antar-simpatisan partai politik sebelum eskalasi terjadi di lapangan.
Kemudian, pengamanan proses pemilu, mendukung penyelenggara pemilu dengan mendeteksi ancaman siber, intervensi asing, atau jaringan pendanaan ilegal yang dapat merusak integritas kontestasi politik.
Pada titik ideal, buku ini melihat intelijen dan elemen sipil dapat berjalan sebagai simbiosis mutualisme demi merawat stabilitas negara.
Bagian paling menarik dari buku ini adalah tatkala penulis membedah tantangan nyata di lapangan.
Jika di negara dengan demokrasi mapan, seperti Jerman atau Kanada pengawasan (oversight) terhadap intelijen sudah sangat ketat agar tidak mengintervensi ruang domestik parpol.
Di Indonesia masih berada dalam fase transisi yang rentan. Beberapa tantangan fundamental sebagai berikut: pertama, dilema politisasi intelijen.
Ada risiko besar ketika lembaga intelijen justru disalahgunakan oleh aktor politik atau penguasa untuk kepentingan elektoral, bukan lagi untuk keamanan nasional. Ketika intelijen dipolitisasi, sendi-sendi kebebasan sipil dan keseteraan kompetisi antarparpol akan tergerogoti.
Politik elektoral adalah tentang kebisingan dan persepsi publik. Intelijen adalah tentang keheningan dan realitas objektif.
- Partai Hanura Optimistis Raih Hasil Lebih Baik Pada Pemilu 2029
- Hanura Berkonsolidasi dan Memperkuat Struktur Partai di Aceh Menjelang Pemilu 2029
- MPR Luncurkan Dua Buku, Senator Dedi: Semua Peristiwa Dalam Kehidupan Bernegara Harus Ditulis Sebagai Warisan
- DPP Hanura Berkonsolidasi ke DPD dan DPC Menjelang Pemilu 2029
- Pemisahan Pileg-Pilpres Bisa Uji Kekuatan Partai Secara Mandiri
- Survei Poltracking: Gerindra Tertinggi, Elektabilitas PAN, PKS, & PSI Tak Sampai 4%
JPNN.com




