Intelijen dan Parpol Dalam Konsolidasi Demokrasi
Oleh: Benny Sabdo - Anggota Bawaslu DKI Jakarta; Pengasuh Kelas Konsolidasi Demokrasi MT Haryono 52
Kedua, kehadiran kecerdasan buatan dan perang opini di media sosial melahirkan tantangan baru.
Intelijen dituntut mampu membedakan mana dinamika politik sipil yang sah dan mana gerakan disinformasi terstruktur yang mengancam negara.
Salah kalkulasi dalam membaca data digital ini berisiko membungkam suara kritis masyarakat.
Ketiga, buku ini tidak hanya berhenti pada pemetaan masalah, tetapi menawarkan gagasan reformulasi.
Kunci utama untuk menjaga agar hubungan intelijen dan partai politik tetap sehat di era demokrasi adalah akuntabilitas hukum dan mekanisme pengawasan ketat.
Intelijen harus tetap ditempatkan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari afiliasi politik.
Akhirulkalam, buku ini dapat menjadi alarm pengingat yang berharga bagi jalannya demokrasi Indonesia.
Intelijen dan parpol adalah dua roda yang harus berputar di jalurnya masing-masing. Jika keduanya bersinergi secara profesional di bawah koridor hukum, maka kualitas demokrasi akan meningkat.
Politik elektoral adalah tentang kebisingan dan persepsi publik. Intelijen adalah tentang keheningan dan realitas objektif.
- Heru Subagia: Merangkul Anies, Ganjar, dan Mahfud ke Kabinet Bukan Solusi Demokrasi
- Parliamentary Threshold 1% Jadi Sorotan, Pemuda Lintas Partai Gelar Konsolidasi
- Partai Hanura Optimistis Raih Hasil Lebih Baik Pada Pemilu 2029
- Hanura Berkonsolidasi dan Memperkuat Struktur Partai di Aceh Menjelang Pemilu 2029
- MPR Luncurkan Dua Buku, Senator Dedi: Semua Peristiwa Dalam Kehidupan Bernegara Harus Ditulis Sebagai Warisan
- DPP Hanura Berkonsolidasi ke DPD dan DPC Menjelang Pemilu 2029
JPNN.com




