JPNN.com 
Intervensi ke BUMN Perlu Dikurangi Agar Tak Menyimpang
Rabu, 24 Oktober 2018 – 22:19 WIB
Alumni FHUI 1991 & Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., MSc. (kanan), Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rl Hambra, S.H., M.H. (tengah), dan Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno (kiri). Foto: Ist
BUMN harus tunduk pada prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan tidak boleh dijadikan alat politik yang menyebabkan BUMN menyimpang.
BERITA TERKAIT
- Menteri Erick Thohir Minta BUMN Antisipasi Dampak Gejolak Ekonomi & Geopolitik Global
- Libur Lebaran, Jumlah Pengunjung Hotel di Jaringan HIG Meningkat Capai Sebegini
- HUT ke-26, Kementerian BUMN Terus Genjot Hilirisasi Pertambangan
- Flag Off Mudik Bersama BUMN, Jasa Raharja Berangkatkan Ribuan Pemudik via Kereta Api
- Mudik Asyik Bersama BUMN 2024: Perhutani Berangkatkan Ratusan Peserta
- PNM Fasilitasi Ratusan Karyawan dan Nasabah dalam Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
