INTI Lantik Pengurus 2026-2030, Hashim Djojohadikusumo Ingatkan Masyarakat Indonesia Harus Bersatu

jpnn.com - Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) resmi melantik jajaran Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah masa bakti 2026-2030 dalam seremoni kebangsaan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (7/8). Utusan Presiden Bidang Energi dan Iklim sekaligus Ketua Dewan Penasehat INTI Hashim Djojohadikusumo turut hadir dalam acara tersebut.

Hadir pula Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Anggota DPD RI Yorrys Raweyai, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna. Kehadiran para pejabat negara itu menunjukkan kuatnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan dunia usaha dalam memperkuat pembangunan nasional berbasis kolaborasi.

Dalam sambutannya, Hashim Djojohadikusumo menekankan bahwa keberagaman merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia. Ia mengisahkan hasil tes DNA yang pernah dijalaninya bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2023.

"Kejutannya adalah kami ada genetika India. Pak Prabowo dan saya keturunan India," ujar Hashim.

Menurut Hashim, temuan tersebut semakin menegaskan bahwa masyarakat Indonesia berasal dari latar belakang yang sangat beragam, tetapi tetap dipersatukan dalam identitas sebagai bangsa Indonesia.

Hashim juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap disampaikan secara konstruktif dan tidak mengarah pada tindakan yang melanggar hukum.

"Pemerintah Prabowo dan Gibran itu sangat terbuka. Kalau ada kritik silakan, enggak ada masalah. Kritik itu selalu baik kalau membangun, tetapi kritik jangan menjadi kekerasan, jangan jadi makar," tegasnya.

Ia mengaku mendengar adanya kekhawatiran dari sejumlah investor luar negeri mengenai iklim investasi di Indonesia. Menurut Hashim, persepsi tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung dunia usaha.