Jalan Pintas
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - APA yang sebenarnya terjadi? Yang membuat Perpu Cipta Kerja diributkan sekarang ini? Satu pihak bilang: Perpu sudah sah. Sudah bisa jadi UU.
Lain pihak bilang: Perpu belum sah. Belum pernah disahkan oleh DPR menjadi UU.
Yang lain lagi bilang: kenapa pemerintah tidak menjalankan saja putusan Mahkamah Konstitusi? Dengan cara memperbaiki UU Omnibus Cipta Kerja seperti yang diminta oleh MK? Mengapa justru mengeluarkan Perppu?
Anda sudah tahu: UU Cipta Kerja, melahirkan kehebohan yang luar biasa. Sejak sebelum dibahas sampai sesudah disahkan DPR. Lalu ada yang menggugat ke MK. Putusan MK pun Anda sudah tahu.
Secara formil proses legislasi UU Ciptaker dianggap bermasalah. Maka UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Lalu diberi waktu memperbaiki prosesnya. Selama dua tahun sejak putusan.
"Artinya, kalau dalam dua tahun tidak ada perbaikan, UU Ciptaker menjadi bertentangan dengan UUD 1945," ujar Prof Dr Denny Indrayana yang kini tinggal di Australia.
Putusan terkait UU Ciptaker, kata Prof Denny, adalah uji formil pertama yang dikabulkan dalam sejarah MK.
"Dengan uji formil, MK tidak menyoal isi pasal (materiil), tetapi lebih ke arah prosedur pembuatan UU-nya. Termasuk minimnya partisipasi publik", katanya.
Saya menghubungi empat anggota DPR dari partai berbeda. Saya ingin tahu ada misteri apa dengan Perpu Cipta Kerja yang dikirim pemerintah ke Senayan.
- 4 Menteri Jokowi Ini Dihadirkan pada Sidang PHPU Pilpres di MK? Tunggu Saja
- Lumpur Timah
- Melenggang ke Senayan, Fathi Ungguli Petahana 3 Periode
- Semua Pihak yang Bersengketa di MK Harus Legawa Menerima Putusan Akhir
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya
- Jembatan Lagu