Jangan Khawatir, Pemerintah Tak Pungut Pajak ke Pengusaha Mikro

Ia berharap masyarakat memahami kebijakan ini secara utuh dan tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengelompokan UMKM ditentukan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp 300 juta.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan anak atau cabang dari usaha menengah atau besar, dengan aset lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan omzet tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar.

Kemudian, usaha menengah adalah usaha yang juga berdiri sendiri dan bukan bagian dari usaha besar, dengan aset lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar serta omzet tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.(antara/jpnn)