Janjinya September, Sampai Sekarang Hasil Tes CPNS Belum Diumumkan
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 49 ribu bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) di berbagai pelosok tanah air.
Pasalnya, para bidan dan dokter tersebut telah dijanjikan untuk menjadi PNS sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, mereka juga telah mengikuti test CPNS yang dilakukan oleh kemenkes pada bulan Juli yang lalu.
"Tapi sampai hari ini, pengumuman hasil test tersebut belum ada. Setelah diundur beberapa kali, terakhir dijanjikan akan diumunkan tanggal 9 September," kata Saleh melalui pesan singkat, Minggu (30/10).
Selain persoalan pengumuman hasil test mereka, katanya, kejelasan soal gaji atau honor mereka penting menjadi perhatian pemerintah. Sebab, sampai APBN 2017 disahkan kemarin, tidak ada alokasi anggaran untuk gaji dan honor mereka dari APBN.
Dengan begini, kalaupun mereka lulus test, gaji mereka sebagai PNS selama setahun ke depan masih perlu dipikirkan pemerintah.
Sebaliknya, jika mereka ternyata belum diluluskan atau ditunda kelulusannya, honor PTT mereka juga belum teralokasi. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya hal itu selalu dialokasikan secara rutin.
"Pada waktu pengesahan APBN kemarin, saya sempat interupsi dan meminta menkeu memberikan perhatian khusus terkait masalah ini. Saya berharap, pemerintah bisa menyelesaikannya," pungkas politikus asal Sumatera Utara ini.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 49 ribu bidan dan dokter pegawai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menaker Ida Sebut Dokumen Program K3 Nasional 2024-2024 untuk Tingkatkan Kemajuan
- Rektor UNU Gorontalo Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap 11 Orang
- Kwarnas dan Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12/2024
- Mendagri Tito Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau
- Hadiri Pertemuan di Kanada, Dirjen PSLB3 Rosa Tekankan Penanganan Pencemaran Lintas Batas Polusi Plastik
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen