Jokowi Setuju Kebijakan Afirmatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Jokowi Setuju Kebijakan Afirmatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Ketua KEIN Soetrisno Bachir saat menyampaikan pidato ilmiahnya dalam Dialog Ekonomi Keummatan di Universitas Pekalongan (Unikal), Pekalongan, Selasa (2/4). Foto: Istimewa

jpnn.com, PEKALONGAN - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengusulkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan kebijakan afirmatif mengenai peningkatan kuantitas dan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wujudnya berbentuk kemudahan akses kredit atau pembiayaan pada bank, pemasaran, bahan baku, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

"Usulan ini sudah kami sampaikan pada Presiden dan beliau menerimanya. Pesan beliau agar segera diwujudkan," kata Ketua KEIN Soetrisno Bachir, saat menyampaikan pidato ilmiahnya dalam Dialog Ekonomi Keummatan di Universitas Pekalongan (Unikal), Pekalongan, Selasa (2/4).

Pertimbangan perlunya dikeluarkan kebijakan ini, kata Soetrisno, karena jumlah UMKM sebanyak 57,8 juta unit atau 99,9 persen dari populasi usaha di Indonesia. Usaha ini menampung sekitar 107 juta angkatan kerja. Sebagian besar UMKM berkecimpung di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.

Baca juga: OKP Dukung Pemerintah Tingkatkan Jumlah Pengusaha Milenial

Dia mengatakan, literasi UMKM pada lembaga keuangan, baik bank, lembaga keuangan nonbank (IKNB), dan pasar modal minim. Padahal literasi dapat membantu UMKM untuk mengembangkan skala usahanya melalui produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. "Literasi keuangan yang baik akan mengantarkan UMKM memahami pengetahuan dasar keuangan dengan baik," kata Soetrisno.

Menurutnya, pengelolaan sumberdaya keuangan yang baik akan mengantarkan pada peningkatan skala usaha dan meningkatkan kesejahteraan angkatan kerja. “Dalam literasi keuangan ini, industri perbankan bisa melakukan linkage program dengan koperasi-koperasi yang berkinerja sehat. Peran pemerintah dalam program ini memberikan stimulus dalam berbagai bentuk, baik mempergunakan instrumen moneter maupun fiskal,” tuturnya.

Baca juga: Soetrisno Bachir : Jokowi Peduli UMK

Pengusaha asal Pekalongan ini menerangkan, keberadaan koperasi masih strategis dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan karena tempat berhimpunnya usaha mikro dan kecil. Sebagai bukti, dalam kemajuan Pekalongan juga terdapat andil koperasi. Kabupaten ini dikenal melahirkan pengusaha-pengusaha yang merintis dari nol hingga menjadi pengusaha besar karena bergabung dengan koperasi.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan kebijakan afirmatif mengenai peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News