Jokowi: Tata Kelola Keuangan Wajib Berpredikat WTP

jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menyatakan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan kewajiban dalam tata kelola keuangan pemerintah. Ia juga mengingatkan harus memastikan agar jangan ada satu rupiah pun uang rakyat yang disalahgunakan.

Penegasan ini disampaikan Presiden yang akrab disapa Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).

"Saya mengingatkan bahwa ini adalah hasil kerja keras kita semuanya beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat. Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja sebab WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban kita dalam menggunakan APBN," ucap Jokowi.

Pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kalinya predikat WTP didapatkan setelah 12 tahun, tidak akan membuat pemerintah berpuas diri. Sebab, kata Jokowi, predikat tersebut harus menjadi standar bagi tata kelola pemerintahan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan salah satunya mengupayakan predikat WTP juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan rakyat. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa pihaknya menggunakan uang rakyat secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan rakyat pula.

"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarangan pertanggungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan ini sebuah kegiatan rutin tahunan, lalu semuanya menganggap gampang saja," tegas dia.

Untuk itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut meminta jajarannya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Pihaknya bahkan tengah menyiapkan peraturan presiden terkait hal itu agar payung hukumnya menjadi sangat jelas.

Jokowi juga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar mau bekerja sama dan terbuka dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK harus sebisa mungkin ditempatkan sebagai mitra pemerintahan guna memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.(fat/jpnn)