Julius Ibrani: Bencana dan Kekerasan Negara Picu Kemarahan Rakyat di Aceh hingga Papua

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengkritik keras respons negara dalam menangani bencana alam dan aksi demonstrasi. Dalam pernyataannya, Julius menyebut negara menunjukkan wajah yang anti-rakyat, anti-demokrasi, dan anti-kemanusiaan.

"Belum selesai luka bangsa atas hilangnya nyawa Affan akibat respon dan tindakan Kepolisian yang represif dan tanpa perspektif HAM atas aksi/demonstrasi massa, negara kian menunjukkan wajah aslinya: anti-rakyat, anti-demokrasi, dan anti-kemanusiaan," ujar Julius Ibrani dalam keterangannya, Jumat (26/12).

Dia menyoroti bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera, yang menewaskan ribuan jiwa. Menurutnya, tragedi itu terjadi akibat perampokan sumber daya alam dan perusakan lingkungan oleh penguasa dan pengusaha.

"Diperburuk dengan respon dan penanganan bencana yang buruk dan justru menyelamatkan citra, bukannya nyawa manusia yang hidup terlunta-lunta," tambahnya.

Julius menilai pengibaran bendera putih di Aceh sebagai tanda titik nadir keselamatan warga. "Wajar jika Aceh marah, wajar jika bendera putih berganti menjadi simbol kemerdekaan wilayah, yang sejatinya bermakna kemerdekaan diri sebagai manusia. Bukan soal politik kekuasaan, apalagi politik penguasaan," katanya.

Dia juga menarik paralel dengan situasi di Papua, yang menurutnya menghadapi bencana setiap hari hingga mengibarkan Bintang Kejora. Julius mengingatkan bahwa PBHI telah memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

"PBHI telah mendesak Pemerintah, juga memberi peringatan keras kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa masa lalu, ketika negara masih mencoba menormalisasi militer di ruang sipil, akan kembali," tegasnya.

Dia memperingatkan ancaman transformasi militer dari normalisasi ke militerisasi. "Rakyat akan menghadapi transformasi militer, dari normalisasi ke militerisasi, dan kini 'men-sipil-kan' militer kembali," ucap Julius.