Jumlah Napi dan Tahanan 253.613, Hanya 85.523 Masuk DPT

Untuk memfasilitasi para napi dan tahanan, Ditjenpas Kemenkumham juga sudah berkoordinasi dengan KPU. ”Untuk memastikan ketersediaan TPS (khusus) di lapas dan rutan,” terang Utami.

Dia pun menjamin pelaksaanaan pemilu di dalam lapas dan tahanan akan berlangsung tertib, aman, dan damai. Sebab, persiapan sudah dilaksanakan sejak jauh hari. Mereka tinggal membagi lapas dan rutan mana saja yang jumlah pemilihnya tidak banyak.

Komisioner KPU Viryan Aziz membenarkan bahwa hanya sedikit warga binaan yang masuk DPT. Menurut dia, nantinya mereka akan dimasukkan ke dalam DPTb. Sebab, mereka akan menyalurkan hak suaranya di TPS lapas, rutan atau di sekitarnya, bukan di TPS yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

Berapa warga binaan yang akan masuk DPTb? Pejabat asal Pontianak tersebut menyampaikan bahwa dirinyaa belum tahu pasti berapa jumlah penghuni rutan dan lapas yang masuk DPTb. Saat ini, komisinya masih melakukan pendataan. “Pendataan masih berjalan,” terang dia saat dikonfirmasi Jawa Pos.

Viryan mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar para warga binaan tetap bisa menunaikan hak pilih mereka. Bisa memilih calon pemimpin yang mereka kehendaki. Jangan sampai ada dari mereka yang tidak bisa mencoblos karena persoalan administrasi.

Selain persoalan daftar pemilih, e-KTP juga menjadi masalah warga binaan. Padahal, data e-KTP menjadi dasar dalam menyusun daftar pemilih. Sampai sekarang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengetahui berapa warga binaan yang sudah merekam dan mempunyai e-KTP atau mereka yang belum mempunyai e-KTP.

“Kami belum punya datanya,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan mengatakan, pihaknya akan melakukan jemput bola ke seluruh rutan dan lapas di Indonesia. Menurutnya, pada 17 sampai 19 Januari, tim Ditjen Dukcapil Kemendagri akan turun langsung melakukan pendataan.