Kabar Baik Perihal Prevalensi Stunting di Malang

Kabar Baik Perihal Prevalensi Stunting di Malang
Ilustrasi stunting. Foto: Istimewa for JPNN.com

jpnn.com, MALANG - Dukungan kebijakan daerah dan koordinasi lintas sektoral berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 10,9 persen pada Februari 2021 di Kabupaten Malang.

Sebelumnya, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting di Malang adalah 31,74 persen dan 25,56% pada 2019 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) 2019.

Penguatan sistem rujukan berjenjang, diawali dari posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Malang.

Upaya ini digiatkan agar bisa melakukan skrining sedini mungkin dan bisa melakukan tata laksana yang tepat pada anak dengan kondisi yang menjurus ke stunting, yaitu faltering growth, gizi kurang dan buruk, pelatihan kapasitas tenaga kesehatan, akses terhadap pangan olahan, edukasi, dan sanitasi.

Dengan upaya tersebut, Puskesmas Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang berhasil menaikkan berat badan tujuh dari delapan anak yang berisiko stunting.

Hal ini didukung dengan kerja sama lintas sektoral antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang dan Dinas Kesehatan setempat.

Ketua Umum Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI) Trisna Setiawan mengatakan puskesmas memegang peranan penting dalam mencegah stunting.

“Puskesmas harus mampu membuat mapping kasus-kasus stunting yang ada di wilayah kerjanya, dilanjutkan dengan rencana aksi penanganan," kata Trisna pada webinar dengan tema Bergerak Bersama Turunkan Stunting Menuju Keluarga Sehat Melalui Sinergitas Usaha Kesehatan Masyarakat dan Perorangan, Sabtu (28/8).

Pada kesempatan itu, Trisna mengajak sektor yang terkait dengan wilayah untuk mendukung skema tersebut dan memiliki pemahaman yang sama mengenai stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo mengatakan pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dalam penanganan stunting di Malang melibatkan kader, bidan, dokter puskesmas hingga Bupati melalui penetapan prioritas pencegahan stunting.

Menurut Arbani, strategi penanganan stunting dilakukan secara spesifik dan sensitif.

"Intervensi secara spesifik dilakukan dengan pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, PMBA dan pelayanan kesehatan," kata Arbani.

Lalu, lanjutnya, intervensi secara sensitif dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.

Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan pemerintah dan pihak swasta juga turut mendukung upaya penanganan stunting ini.(mcr9/jpnn)

Kabar baik terkait Prevalensi stunting di Kabupaten Malang, Jawa Timur berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, dan hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) 2019.