Kadisdik Kompak Dorong Pemerintah Tuntaskan Masalah Guru
jpnn.com, DEPOK - Kepala dinas pendidikan (Kadisdik) se-Indonesia mendorong pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan jumlah guru yang hingga saat ini masih kurang.
Baik melalui pengangkatan guru baru atau redistribusi guru. Hal lainnya adalah perlunya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam membuat regulasi tentang pembagian kewenangan maupun pembiayaan program peningkatan kualitas serta profesionalisme guru PNS maupun non PNS.
Hal tersebut merupakan dua dari tiga rekomendasi yang dihasilkan dalam rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) 2018 untuk penyelesaian masalah guru.
Rekomendasi ketiga adalah, pemda perlu membuat aturan hukum terkait perlindungan dan penghargaan guru.
Di samping alokasi anggaran oleh pemda untuk menjamin keamanan serta kenyamanan guru dalam melaksanakan tugasnya.
"Rekomendasi dari hasil RNPK 2018 ini akan menjadi pijakan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan. Salah satunya soal penyelesaian guru," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Depok, kemarin (8/2).
Dia menyebutkan, saat ini pemerintah tengah mengalami kekurangan guru PNS hampir sejuta orang. Kesemuanya diisi oleh guru honorer.
Menurut Muhadjir, pemerintah akan berupaya menyelesaikan kekurangan guru tersebut dalam dua tahun ini.
Masalah kekurangan jumlah guru harus segera diselesaikan, baik melalui pengangkatan guru baru maupun program redistribusi.
- 5 Berita Terpopuler: Tolong Serius Menindaklanjuti Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Jangan Dibenturkan, Waspada
- Guru Honorer Negeri Minta Diprioritaskan di Seleksi PPPK 2024, Jangan Benturkan dengan P1 Swasta
- 5 Berita Terpopuler: Geser Menggeser Guru Honorer, Pembukaan Seleksi PNS 2024 & PPPK Molor, Waspada!
- Guru Honorer jadi PPPK Tuntas Tahun Ini, tetapi PTT Masih Ribuan
- Geser Menggeser Guru Honorer Dalam Penempatan PPPK Masih Terjadi, Kemendikbudristek Diminta Bertindak
- 6 Fakta soal Penempatan PPPK P1 Swasta, Guru P3 di Sekolah Induk Seharusnya Aman